Salah satu tujuan dari konsitusi adalah memberikan pembatasan & pengawasan terhadap kekuasaan politik serta jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi negara kita adalah UUD 1945. Bagaimana poin-poin penting dalam konstitusi tersebut dilaksanakan di Indonesia? Jelaskan dan berikan contohnya! Berikan analisa kritis Anda apakah negara kita dapat dikatakan sebagai negara konstitusional ?
Konstitusi
adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang
Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi
tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam
praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke
dalam naskah Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan konstitusi adalah sebagai
pembatasan & pengawasan terhadap kekuasaan politik dan jaminan terhadap hak
dan kewajiban warga negara.
Konstitusi sebagai pembatasan & pengawasan
terhadap kekuasaan politik.
Keberadaan
konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah Negara tidak dapat
dianggap sederhana karena konstitusi akan memberikan rule of game di Negara
tersebut. Dibanyak Negara, konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat
digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang dan
melampaui batas kewenangannya. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan
pemerintahan yang terbatas, meskipun setiap negara mempunyai aturan dan
batasan-batasan tersendiri mengenai hal apa yang hendak ditetapkan. Namun
apapun sifat dan berapapun luas konstitusi itu semuanya akan bermuara pada
kesejahteraan bersama.
Pembagian dan
pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan akan terlaksana
dengan baik jika saja ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara
para aparatur negara. Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu
dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu:
1. Legislatif,
pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
2. Yudikatif,
pemegang kekuasaan dibidang kehakiman.
3. Eksekutif,
pemegang kekuasaan dibidang pemerintahan.
Pembagian
kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis dalam susunan ketatanegaraan
menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan
Indonesia asli, yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah negara
Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat, dan Rusia. Aliran-aliran itu oleh
Indonesia diperhatikan sungguh-sungguh dalam penguasaan ketatanegaraan untuk
menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi proklamasi.
Pembagian
kekuasaan dalam sistem konstitusi yang berlaku di Indonesia mengalami beberapa
kali perubahan sejak tahun 1945. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah
sebagai berikut.
1. Periode 18
Agustus 1945–27 Desember 1949, UUD 1945 (Sebelum Amandemen).
2. Periode 27
Desember 1949–17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949.
3. Periode 17
Agustus 1950–5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950.
4. Periode
Orde Lama (1959–1966).
5. Periode
Orde Baru (1966–1999).
6. UUD 1945
Periode 19 Oktober 1999 — Sekarang (Sesudah Amandemen).
Pada periode
saat ini (UUD 1945 sesudah amandemen) pengaturan pembagian kekuasaan di
Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Badan
legislatif, terdapat DPR dan DPD yang bertugas membentuk Undang-undang.
2. Badan
eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat yang
bertugas melaksanakan undang-undang.
3. Badan yudikatif,
terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidang
pengawasan keuangan ada BPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang,
memeriksa dan mengadilinya.
Konstitusi sebagai jaminan terhadap hak dan
kewajiban warga negara.
Ketentuan
mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang
sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.
Sebagaimana
telah ditetapkan dalam UUD 1998! pada pasal 28, yang menetapkan hak warga
negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam
undang/undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat
demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap/siap hidup setara dengan
kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik
dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang.
Dalam
prakteknya, hak dan kewajiban sering kali bertentangan atau tidak seimbang.
Sebagai contoh warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat penghidupan
yang layak, namun masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan
dalam menjalani hidupnya. Hal ini terjadi karena pemerintah dan para pejabat
tinggi lebih banyak yang mendahulukan hak atas dirinya daripada kewajiban
dirinya dalam melayani warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan
kewajiban, seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya,
begitupun pemerintah atau penjabat harus mengetahui hak dan kewajibannya. Dan
setiap orang seharusnya sadar pada dirinya bahwa menjalankan kewajiban harus
didahulukan sebelum menuntut hak atas dirinya.
Analisis :
Jadi dapat kita
simpulkan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara konstitusional
hanya saja sudah baik secara tertulis. Indonesia perlu memperbaiki system dalam
menegakkan hukum yang tidak adil. Jika saja penegakan hukum dapat melaksanankan
hukum secara adil dan benar maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara
konstitusional secara keseluruhan tanpa kekurangan didalamnya.
Komentar
Posting Komentar