Dalam UU Kewarganegaraan RI No 12 Tahun 2006 dinyatakan “ Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya” membuat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia yang memiliki paspor Filipina yang tertangkap oleh pihak otoritas Filipina? Berikan analisa kritis dan rekomendasi/solusi Anda!


Pendapat mengenai kasus sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia yang memiliki paspor Filipina yang tertangkap oleh pihak otoritas Filipina.
Menurut wakil presiden Jusuf Kalla, sebanyak 177 orang calon haji Indonesia yang ditahan oleh imigrasi Filipina karena menggunakan dokumen palsu kemungkinan besar adalah korban penipuan kelompok sindikat.
Penggunaan paspor negara lain terutama Filipina sering terjadi karena terbatasnya kuota ibadah haji di Indonesia. Pada tahun terjadinya kasus ini (2016), kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168,000 orang, turun dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221,000. Hal ini diduga disebabkan karena perluasan komplek Masjidil Haram di kota suci Mekkah. Terbatasnya kuota haji menjadikan warga Indonesia tidak sabar menunggu. Bahkan di sejumlah daerah ada warga Indonesia yang harus menunggu hingga 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan naik haji, hal ini menyebabkan warga Indonesia mencari cara lain untuk bisa berangkat haji.
Pemerintah Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan. Hal ini dikuatkan oleh tidak adanya catatan mengenai travel yang memberangkatkan 177 orang calon haji Indonesia itu, tidak tercatat di Kemenag.
Rekomendasi / solusi                            
Menurut UU Kewarganegaraan RI No 12 Tahun 2006 dinyatakan “ Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya” membuat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya. Tentu hal ini akan merugikan calon jamaah haji tersebut yang mungkin tidak mengetahui tentang resiko seperti ini. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap agen travel abal-abal, karena banyaknya minat warga negara Indonesia yang ingin berangkat haji menjadi bisnis yang menggiurkan terutama bagi mereka yang memiliki niat tidak baik. Masyarakat Indonesia pun harus berhati-hati dan lebih cerdas membedakan antara jasa travel yang baik dan jasa travel yang kurang baik.



Analisis :
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus lebih ketat dalam mengawasi agen-agen travel yang bersifat illegal, karena jika kejadian itu terulang lagi maka image Indoonesia dimata negara lain akan dinilai buruk. Pemerintah Indonesia harus memberikan atensi yang lebih pada kasus ini agar dapat dijadikan pemebelajaran di waktu yang akan datang.

Komentar