Dalam UU Kewarganegaraan RI No 12 Tahun 2006 dinyatakan “ Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya” membuat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia yang memiliki paspor Filipina yang tertangkap oleh pihak otoritas Filipina? Berikan analisa kritis dan rekomendasi/solusi Anda!
Pendapat mengenai kasus sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia yang
memiliki paspor Filipina yang tertangkap oleh pihak otoritas Filipina.
Menurut wakil
presiden Jusuf Kalla, sebanyak 177 orang calon haji Indonesia yang ditahan oleh
imigrasi Filipina karena menggunakan dokumen palsu kemungkinan besar adalah
korban penipuan kelompok sindikat.
Penggunaan
paspor negara lain terutama Filipina sering terjadi karena terbatasnya kuota
ibadah haji di Indonesia. Pada tahun terjadinya kasus ini (2016), kuota haji
Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168,000 orang, turun
dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221,000. Hal ini diduga disebabkan
karena perluasan komplek Masjidil Haram di kota suci Mekkah. Terbatasnya kuota
haji menjadikan warga Indonesia tidak sabar menunggu. Bahkan di sejumlah daerah
ada warga Indonesia yang harus menunggu hingga 20 tahun untuk mendapatkan
kesempatan naik haji, hal ini menyebabkan warga Indonesia mencari cara lain
untuk bisa berangkat haji.
Pemerintah
Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan.
Hal ini dikuatkan oleh tidak adanya catatan mengenai travel yang
memberangkatkan 177 orang calon haji Indonesia itu, tidak tercatat di Kemenag.
Rekomendasi
/ solusi
Menurut UU
Kewarganegaraan RI No 12 Tahun 2006 dinyatakan “ Mempunyai paspor atau surat
yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai
tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya” membuat
seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya. Tentu hal ini akan merugikan
calon jamaah haji tersebut yang mungkin tidak mengetahui tentang resiko seperti
ini. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap agen travel
abal-abal, karena banyaknya minat warga negara Indonesia yang ingin berangkat
haji menjadi bisnis yang menggiurkan terutama bagi mereka yang memiliki niat
tidak baik. Masyarakat Indonesia pun harus berhati-hati dan lebih cerdas
membedakan antara jasa travel yang baik dan jasa travel yang kurang baik.
Analisis :
Jadi dapat kita
simpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus lebih ketat dalam mengawasi
agen-agen travel yang bersifat illegal, karena jika kejadian itu terulang lagi
maka image Indoonesia dimata negara lain akan dinilai buruk. Pemerintah Indonesia
harus memberikan atensi yang lebih pada kasus ini agar dapat dijadikan
pemebelajaran di waktu yang akan datang.
Komentar
Posting Komentar